KabarJawa.com — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sumarno membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP), di kantor Setda Jateng. Dalam sambutannya Sumarno menyampaikan kepada jajaran lingkup Pemprov Jateng untuk tidak antikritik.
Sumarno mengatakan, jika menjadi pejabat atau pimpinan di lingkup Pemprov Jawa Tengah tidak menjadi orang yang anti kritik, dengan begitu, performa pelayanan publik semakin maksimal.
“Kita harus bersyukur dan berterima kasih ada saran dan kritik,” kata Sumarno, Rabu (7/8).
Sekda Sumarno menjelaskan jika di era keterbukaan informasi saat ini, kinerja pemerintah maupun pelayanan publik pemerintah dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh publik. Sehingga para aparatur sipil negara (ASN) harus dapat melayani dengan baik, ikhlas, cepat, mudah, dan tuntas.
Ia pun menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memosisikan diri sebagai abdinya masyarakat, yang mempunyai kewajiban melayani dengan prima.
Dia berharap, dalam kegiatan FKP yang dihadiri perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Jateng dan stakeholder ini, ada masukan maupun kritik dalam kinerja pemerintah, agar semua berjalan sesuai jalur, atau tidak terjadi pelanggaran.
Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jateng, Tri Lindawati menyampaikan, penyelenggara pelayanan publik harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Layanan pengaduan harus dimiliki, dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Tri Lindawati menegaskan, penyelenggara pelayanan publik harus menerima setiap pengaduan, meskipun aduan yang disampaikan bukan kewenangannya.
“Ini sebagai bentuk pelayanan yang prima, sehingga apabila ada telepon atau pesan aduan masuk harus diterima, ditanggapi, kemudian diinformasikan kepada pihak yang berwenang,” tandasnya. (Humas Jateng).
