News  

Satpol PP Kota Semarang Bongkar Fasum Melanggar Perda di Bambankerep

Sebuah alat berat dikerahkan untuk merubuhkan bangunan kios permanen di Kelurahan Bambankerep, Jalan Candi Penataran Raya, Kota Semarang

KabarJawa.com — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang melakukan pembongkaran bangunan liar di RW 3 Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, pada Rabu (8/5/2024).

Marthen Da Costa, Sekretaris Satpol PP Kota Semarang, menjelaskan bahwa pembongkaran kios dilakukan karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) No.5 tahun 2009 tentang bangunan gedung dan Perda No.5 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah.

“Bangunan itu berdiri di lahan fasilitas umum (fasum). Dan sudah diverifikasi ke Dinas Tata Ruang (Distaru) bahwa lahan tersebut memang fasum,” ujar Marthen.

Pembongkaran bangunan tersebut dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang. Sebelumnya, Distaru telah mengeluarkan surat peringatan 1, 2, dan 3 namun tidak diindahkan oleh pemilik bangunan.

“Surat peringatan 1 hingga 3 yang telah dikirim tidak dihiraukan, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan pembongkaran,” tambahnya.

Terkait kepemilikan lahan fasum tersebut, Marthen mendapat informasi bahwa lahan fasum itu telah diperjualbelikan oleh seseorang. Namun, tidak ada dokumen resmi, hanya kuitansi jual beli.

“Informasi yang kami terima menunjukkan bahwa lahan itu memang telah dibeli, tetapi Distaru menyatakan bahwa itu adalah fasum. Kami memiliki bukti kuitansi jual beli, tetapi tidak ada dokumen resmi lainnya. Tanpa izin, kami telah menyegelnya dan kemudian memberikan rekomendasi untuk pembongkaran setelah somasi tidak diindahkan,” ungkapnya.

Agung Susilo, Lurah Bambankerep, mengakui bahwa pihaknya tidak mengetahui proses jual beli lahan tersebut. Pada saat pembangunan kios, tidak ada izin yang diperoleh sehingga pihak kelurahan memberikan peringatan dan melaporkannya kepada Satpol PP.

“Proses pembangunan dilakukan tanpa izin dari kelurahan. Kami menerima aduan dari masyarakat, dan kami mengingatkan bahwa itu adalah fasum, kemudian kami laporkan ke Satpol PP,” jelas Agung.

Risky Prasetyo dari LBH Peradi, kuasa hukum warga RW 3 Kelurahan Bambankerep, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Semarang dalam menegakkan Perda.

“Ini dapat menjadi pembelajaran bahwa Perda harus ditegakkan. Jika ada yang diduga melanggar Perda, silakan laporkan saja,” tegas Rizky.