KABUPATEN SEMARANG – Proyek revitalisasi Danau Rawapening masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang. Padahal sebelumnya, banyak warga terdampak yang menolak perluasan danau tersebut.
‘’Kemarin saya mengikuti Pansus RPJMD 2025-2045 dan di dalamnya ada revitalisasi Danau Rawa Pening,’’ terang Jaenuri, anggota DPRD Kabupaten Semarang.
Dalam Pansus itu, dia juga menanyakan bila proyek tersebut dilaksanakan bagaimana dengan tanah milik warga yang terdampak, apakah akan ada ganti rugi atau ganti untung. ‘’Jawab dari dinas, anggarannya ada Cuma itu nanti ganti untung atau ganti rugi, dinas tidak tahu. Anggaranya berapa belum jelas, tapi saya dengar dari investor. Namuan, investornya siapa dan dari mana saya juga tidak tahu,’’ ungkap anggota Komisi D tersebut.
Proyek revitalisasi Danau Rawa Pening itu dimulai dengan pemasangan 109 patok yang melingkari 14 desa di empat kecamatan di kawasan Danau Rawa Pening. Beberapa areal permukiman warga juga dipatok.
Joko Susanto, warga terdampak menyatakan, kaget proyek revitalisasi Danau Rawa Pening sudah masuk ke RPJPD Kabupaten Semarang. Padahal masih banyak warga yang menolak perluasan Rawa Pening. ‘’Kami tidak menolak revitalisasi Rawa Pening. Namun untuk perluasan itu yang menjadi momok dan kekhawatiran warga,’’ tandas warga Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang itu, Kamis 20 Juni 2024.
Dia menilai pemerintah tidak mau serius melihat dampak dari perluasan tersebut. Seab, sosialisasi proyek itu tidak menyeluruh serta pemahaman warga sangat terbatas. ‘’Penjelasan terkait tujuan utama perluasan ini pun tidak pernah kami terima,’’ terangnya.
Dia menyampaikan terima kasih kepada salah satu anggota DPRD yang dengan keras menolak rencana perluasan ini. ‘’Kami hanya ingin keterbukaan dan yang utama adalah perhatikan bagaimana kondisi warga Bono Rowo yang sebagian besar adalah petani dan nelayan,’’ katanya.
Joko menilai program ketahanan pangan seolah hanya isapan jempol semata karena sekitar 2.400 hektare lahan pertanian akan musnah karena dampak dari perluasan tersebut.
‘’Saat ini kami warga terdampak masih mengutamakan dialog. Karena kami sadar proyek belum sepenuhnya dilaksanakan. Kami masih berjuang dalam prosedur. Kami yakin pemerintah (BBWS ) masih punya hati dan kemanusiaan,’’ ungkapnya. (*)