KabarJawa.com — DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cilacap telah menginisiasi pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pilkada Cilacap 2024. Proses pendaftaran ini bersifat inklusif, mengundang partisipasi baik dari internal maupun eksternal partai.
Saiful Musta’in, Ketua Desk Pilkada DPC PKB Cilacap, mengungkapkan bahwa pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap untuk Pilkada 2024 akan berlangsung hingga 19 Mei 2024.
“Kami membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik yang bersemangat dan berkomitmen untuk memimpin sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Cilacap,” ungkapnya pada Kamis (2/5/2024).
Dikutip dari Serayunews, Saiful menegaskan bahwa persyaratan pendaftaran calon mengikuti norma-norma yang ada dalam Undang-Undang KPU dan ketentuan internal PKB. Proses pendaftaran dilakukan secara daring dan langsung, dengan persyaratan wajib untuk pendaftaran daring meskipun telah mendaftar secara fisik ke DPC PKB.
“Kami optimis akan mendapatkan respons positif dari masyarakat dalam proses penjaringan calon. Apalagi PKB meraih kemenangan pada Pemilu 2024 di Cilacap,” tambahnya.
Di samping itu, PKB Cilacap memiliki kader muda yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Cilacap periode 2017-2022, sekaligus menjabat sebagai Ketua DPC PKB Cilacap.
Selain Syamsul, PKB juga melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang berpotensi maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap. Beberapa nama telah mencuat melalui berbagai media, menandakan minat mereka dalam kontestasi politik.
“Kami telah menerima dukungan dan deklarasi dari berbagai pihak terhadap Mas Syamsul sebagai calon Bupati. Kami juga telah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh yang berpotensi ikut serta dalam Pilkada Cilacap, seperti Letkol Seno Aji, Ratinuddin Yusuf, Bambang Suharto, dan lainnya,” ungkapnya.
Selain pendekatan tokoh, PKB Cilacap juga giat berkomunikasi dengan partai-partai lain guna membangun koalisi yang solid untuk Pilkada Cilacap yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang.
“Upaya penjajakan koalisi dengan partai politik semakin intensif. Instruksi dari DPP adalah membuka meja hijau untuk pembahasan Pilkada, serta membangun komunikasi yang kuat dengan partai-partai politik dan tokoh-tokoh yang berpotensi mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati,” tandasnya.
