KabarJawa.com — Penjabat Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, mengeluarkan perintah tegas untuk segera menata sistem parkir di kawasan Kayutangan. Kawasan ini, yang telah berkembang pesat sebagai destinasi wisata heritage, kini menghadapi tantangan signifikan akibat meningkatnya jumlah pengunjung.
Semenjak Kayutangan diubah menjadi kawasan wisata, popularitasnya terus meningkat, menarik minat wisatawan yang datang tanpa henti. Namun, lonjakan jumlah pengunjung ini telah menyebabkan masalah dalam hal parkir, dengan volume kendaraan yang tinggi sering menimbulkan kemacetan. Hal ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
Pada Selasa (3/9/2024), Iwan Kurniawan memimpin rapat koordinasi terbatas dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Rapat ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Malang, Asisten Administrasi Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala BKAD, Kepala Dinas PUPRPKP, Kepala Bagian Hukum, serta perwakilan dari Satpol PP Kota Malang.
Kepala Dishub Kota Malang, R. Widjaja, memaparkan rencana teknis penataan parkir di Kayutangan. Jaya, sapaan akrabnya, menjelaskan berbagai tahapan yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan parkir.
Iwan Kurniawan menegaskan urgensi penataan parkir secepat mungkin. Ia mengusulkan agar area parkir khusus untuk pengunjung disediakan sebagai salah satu solusi. “Kayutangan merupakan potensi wisata besar bagi Kota Malang yang harus terus ditingkatkan. Penataan parkir adalah langkah krusial untuk menjaga estetika lingkungan dan memberikan pelayanan terbaik,” jelas Iwan.
Ia mendukung tahapan-tahapan yang telah dirancang, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Iwan menegaskan pentingnya pelaksanaan yang bersih dan transparan, serta berharap agar semua tahapan dapat dilaksanakan dengan jelas dan terukur.
“Iwan menginstruksikan agar pada awal tahun 2025, penataan lahan parkir sudah mulai dilaksanakan. Perencanaan harus rampung pada akhir 2024 agar implementasi dapat dimulai tepat waktu,” tambahnya.
Pj Wali Kota Malang juga menekankan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder terkait untuk memastikan rencana ini dapat direalisasikan dengan efektif.
“Saya harap semua pihak yang terlibat, termasuk Bappeda, BKAD, Bagian Hukum, dan PUPRPKP, dapat bekerja sama sesuai dengan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan ini,” pungkasnya.
