KabarJawa.com — Kembali menorehkan prestasi membanggakan, Pemerintah Kabupaten Temanggung berhasil meraih Juara I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Pada acara Musrenbangnas Tahun 2024 di Jakarta, Senin (6/5/2024), Piala PPD diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Penjabat Bupati Temanggung, Hary Agung Prabowo. Kabupaten Temanggung mampu mengungguli ratusan kabupaten di Indonesia, melampaui Banyuwangi (Jawa Timur) di posisi kedua, dan Gowa (Sulawesi Selatan) di posisi tiga. Penilaian PPD dilakukan mulai dari 15 Januari hingga 25 April 2024, melalui serangkaian tahapan.
Penjabat Bupati Temanggung, Hary Agung Prabowo, menyatakan bahwa predikat sebagai kabupaten terbaik pertama dalam PPD tingkat nasional dari Kementerian PPN/Bappenas merupakan raihan ketiga yang diraih Pemkab Temanggung. Prestasi ini mencerminkan kerja keras dan sinergi dari semua elemen di Kabupaten Temanggung.
“Semoga pencapaian ini dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat Kabupaten Temanggung. Terima kasih kepada semua pihak, termasuk masyarakat Kabupaten Temanggung, yang telah berpartisipasi,” ungkapnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, menyatakan harapannya bahwa penghargaan ini dapat memberikan motivasi dan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah bekerja keras dalam pembangunan daerah.
Ditambahkannya, pemenang PPD 2024 dipilih berdasarkan evaluasi komprehensif dan kreatif atas perencanaan pembangunan daerah. Harapannya, penghargaan ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih konsisten dalam menyusun perencanaan yang komprehensif, terukur, dan dapat diimplementasikan, serta memperkuat sinergi dan sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah.
Dalam pidatonya saat membuka Musrenbang Nasional, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, tanpa sinkronisasi, rencana besar pemerintah tidak akan berjalan maksimal.
Presiden juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk selalu berhati-hati dalam mengelola anggaran. Tidak boleh ada satupun yang meleset dari rencana yang telah ditetapkan.
“Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yaitu RKP, tapi yang belum ada adalah sinkronisasi dengan rencana besar yang kita miliki. Oleh karena itu, sinkronisasi menjadi kunci. Semua harus in line dengan RPJPN, RPJPD, RKP, dari kementerian sampai daerah harus segaris. Kunci daerah ada di Sekda, dan Bappeda,” tegas Jokowi.
