KabarJawa.com — Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) belakangan ini semakin mendapatkan perhatian luas di berbagai kalangan, baik di sektor industri, akademis, maupun pemerintahan. Dalam konteks ini, pemanfaatan AI tidak hanya terbatas pada pengeditan foto atau video, tetapi juga berpotensi menjadi alat yang efektif untuk memperlancar tugas sehari-hari pemerintah.
Pada Seminar Nasional seri III yang diadakan oleh Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia di Patra Convention Hotel Semarang pada 26 September 2024, Ahmad Jalaluddin Al Fuadi, Solution Architect dari perusahaan penyedia layanan teknologi Alitery, menyampaikan bahwa AI merupakan aplikasi yang memampukan komputer untuk meniru kemampuan intelektual manusia. Menurut Fuadi, “AI itu adalah kecerdasan buatan untuk memprogram sebuah mesin, untuk meniru pola-pola yang sering dilakukan manusia.” Penjelasan ini menunjukkan bahwa AI memiliki kapasitas untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia dengan kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi.
Perkembangan AI yang pesat saat ini telah menyebabkan banyak sektor, terutama yang berkaitan dengan layanan publik, mulai mempertimbangkan integrasi kecerdasan buatan dalam operasional mereka. Salah satu keuntungan utama dari penerapan AI, seperti diungkapkan oleh Fuadi, adalah kemampuannya untuk memberikan performa yang stabil. “Keunggulannya tidak ada malas, AI selalu top performance,” ujarnya. Dalam banyak kasus, AI mampu menggantikan posisi kerja tertentu yang dianggap kurang efisien jika dilakukan oleh manusia, seperti teller bank dan customer service.
Lebih dari sekadar pengganti, AI juga berperan sebagai pusat penyimpanan data dan penyedia akses informasi yang memadai bagi instansi-instansi pemerintah. Fuadi menambahkan, “AI ini bisa menjadi solusi knowledge management atau manajemen pengetahuan,” yang memungkinkan pengumpulan, pengelolaan, dan akses informasi yang lebih baik. Dengan dukungan AI, semua dokumentasi dapat disimpan dalam satu tempat, memudahkan pegawai dalam mengakses informasi yang diperlukan secara cepat dan akurat.
Namun, seiring dengan manfaat yang ditawarkan, kemajuan di bidang teknologi, termasuk AI, juga membawa tantangan tersendiri. Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menekankan bahwa kemajuan teknologi berpotensi menciptakan risiko, seperti penyalahgunaan teknologi untuk pemalsuan berbasis AI. “Untuk itu, dalam acara seminar dihadirkan narasumber yang memiliki kapasitas mumpuni,” tuturnya, menandakan pentingnya kolaborasi dan pemahaman yang mendalam mengenai teknologi AI dalam konteks pemerintahan.
Dalam mengadopsi AI, pemerintah dituntut untuk tidak hanya memikirkan keuntungan efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keamanan dan etika penggunaannya. Harapan besar tertuju pada kegiatan seperti seminar ini dapat memberikan solusi untuk menjawab tantangan yang muncul di era digital, serta mempersiapkan pemerintah dalam menghadapi perubahan yang cepat. Ke depan, jika pemerintah tidak mengadopsi AI, dikhawatirkan akan tertinggal, sehingga pemanfaatan AI dalam manajemen pengetahuan dan pelayanan publik menjadi semakin relevan dan mendesak.
