KabarJawa.com — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan berupa insentif fiskal sebesar Rp6,45 miliar dari pemerintah pusat atas prestasinya dalam menurunkan angka stunting. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Nasional, kepada Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dalam acara Rakornas Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, pada Selasa, 4 September 2024.
Nana Sudjana mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, Jawa Tengah juga memperoleh penghargaan serupa dengan nilai Rp5,97 miliar. Namun, pada tahun ini, insentif yang diterima lebih besar, mencerminkan peningkatan upaya penanganan stunting di provinsi tersebut.
Insentif fiskal tersebut, kata Nana, akan dialokasikan sepenuhnya untuk menuntaskan persoalan stunting yang masih tersisa di wilayah Jawa Tengah. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menganggarkan Rp194,6 miliar untuk percepatan penanganan stunting. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, terutama daerah yang masih memiliki tingkat kasus stunting yang tinggi.
“Fokus kami adalah pada beberapa kabupaten/kota yang angka stuntingnya masih cukup tinggi,” ujar Nana usai acara.
Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dirilis pada Maret 2024, prevalensi stunting di Jawa Tengah pada tahun 2023 tercatat sebesar 20,7 persen, mengalami sedikit penurunan sebesar 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 20,8 persen.
Untuk mempercepat penurunan stunting, Nana mengungkapkan bahwa Jawa Tengah telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, sektor swasta, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kolaborasi ini, menurutnya, sangat penting dalam menangani stunting secara efektif.
“Penanganan stunting memerlukan kolaborasi yang luas. Tidak mungkin dilakukan sendirian. Oleh karena itu, kami melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya ini,” jelasnya.
Dalam penanganan stunting, lanjut Nana, dilakukan intervensi sensitif dan spesifik. Salah satu bentuk intervensi sensitif adalah dengan memastikan kelayakan air yang dikonsumsi oleh masyarakat, sementara intervensi spesifik melibatkan sinergi dengan berbagai pihak, serta edukasi kepada calon pengantin dan remaja putri tentang pentingnya gizi dan kesehatan.
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa pemerintah telah menerima laporan terkait upaya pencegahan stunting melalui intervensi serentak yang telah dilakukan di seluruh kabupaten/kota. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan data dari intervensi tersebut sebagai dasar dalam menyusun program-program berikutnya.
“Data ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai dasar intervensi sensitif dan spesifik, agar program yang telah disusun dapat tepat sasaran dan target prevalensi stunting bisa segera tercapai,” pesan Ma’ruf Amin.
