KabarJawa.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan komitmen penuh BUMN dalam mendukung perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada [tanggal pertemuan].
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mendukung perlindungan serta pemberdayaan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dalam dialog tersebut, Erick menegaskan bahwa BUMN memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem perlindungan pekerja migran, terutama dalam hal fasilitas keberangkatan dan kedatangan di bandara.
“Kami mendukung ekosistem PPMI, baik untuk fasilitas keberangkatan maupun kedatangan di bandara,” ujar Erick dengan tegas. Ia menambahkan bahwa fasilitas yang nyaman dan aman sangat penting bagi PMI, mengingat tantangan yang sering mereka hadapi, baik saat berangkat maupun ketika kembali ke tanah air.
Erick juga menjelaskan bahwa peran BUMN dalam mendukung pekerja migran bukan hanya terbatas pada sektor transportasi. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara BUMN dan pemerintah dalam menyediakan berbagai program perlindungan yang dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja migran dan keluarganya di Indonesia.
“Program-program perlindungan ini sangat krusial, tidak hanya untuk membantu PMI saat berada di luar negeri, tetapi juga untuk memastikan mereka mendapat perlindungan kesehatan, keamanan, serta dukungan finansial yang memadai,” kata Erick.
Pada kesempatan tersebut, Erick juga mengungkapkan dukungannya terhadap berbagai inisiatif yang digagas oleh Menteri Abdul Kadir Karding. Salah satu inisiatif yang disoroti adalah peningkatan fasilitas lounge khusus bagi pekerja migran Indonesia di bandara, yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan rasa aman sebelum berangkat maupun saat kembali ke tanah air.
“Fasilitas lounge yang lebih baik akan menjadi tempat yang aman bagi PMI untuk beristirahat dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, terutama dalam hal prosedur keberangkatan dan kedatangan,” kata Erick.
Selain itu, Erick juga menekankan pentingnya perlindungan kesehatan bagi PMI yang bekerja di luar negeri. Sebagai bagian dari upaya perlindungan menyeluruh, pemerintah bersama BUMN berkomitmen untuk memastikan bahwa pekerja migran memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan kesehatan.
“Tidak hanya perlindungan fisik, tetapi kesehatan mental juga perlu diperhatikan. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa PMI mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai selama bekerja di luar negeri,” tambah Erick.
Erick juga menyatakan dukungannya terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan diluncurkan oleh Menteri PPMI Abdul Kadir Karding. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi PMI yang ingin memulai usaha atau meningkatkan ekonomi keluarga setelah kembali ke Indonesia.
“Kami siap mendukung pelaksanaan program KUR melalui fasilitas yang disediakan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Program ini akan memberikan peluang besar bagi PMI untuk mandiri secara ekonomi setelah kembali ke tanah air,” ujar Erick.
Dengan adanya program KUR, diharapkan para pekerja migran yang telah mengumpulkan pengalaman dan modal selama bekerja di luar negeri dapat memanfaatkan peluang usaha yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarganya.
Erick juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pekerja migran dari pihak-pihak yang seringkali mengeksploitasi mereka. Ia menegaskan bahwa akses pekerjaan di luar negeri harus menjadi peluang yang membawa kesejahteraan, bukan malah membebani mereka dengan masalah ekonomi atau masalah hukum.
“Sering kali, PMI menjadi korban dari oknum-oknum yang memanfaatkan situasi mereka, seperti lintah darat atau agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Kami ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tetapi juga perlindungan yang layak,” tegas Erick.
Ia juga mengungkapkan bahwa BUMN akan bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat, untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia. “Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program perlindungan PMI,” ujarnya.
Pada pertemuan tersebut, Menteri Abdul Kadir Karding juga menyampaikan beberapa langkah konkret yang akan diambil oleh Kementerian PPMI untuk memperkuat perlindungan pekerja migran. Salah satunya adalah peningkatan pengawasan terhadap agen tenaga kerja yang berpotensi mengeksploitasi pekerja migran.
“Kami akan memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap agen tenaga kerja, sehingga tidak ada lagi pekerja migran yang menjadi korban penipuan atau perlakuan tidak adil. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan perlindungan yang maksimal bagi PMI,” kata Abdul Kadir Karding.
Kolaborasi antara BUMN dan Kementerian PPMI ini diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif bagi PMI, mulai dari keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kepulangan mereka. Dengan adanya berbagai program perlindungan dan pemberdayaan, PMI dapat lebih tenang dalam menjalani pekerjaannya tanpa khawatir akan potensi masalah yang mungkin timbul.
Erick menambahkan bahwa salah satu tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja migran dan keluarganya. “Kami ingin agar pekerja migran tidak hanya mendapat pekerjaan, tetapi juga memperoleh penghasilan yang layak dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, Erick juga mengungkapkan bahwa pemerintah bersama BUMN akan terus memantau pelaksanaan program-program ini untuk memastikan bahwa perlindungan bagi PMI dapat berjalan dengan efektif. “Kami akan terus berkomitmen untuk memberikan dukungan yang terbaik bagi pekerja migran Indonesia,” tambahnya.
Erick juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung perlindungan PMI. Ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan memberikan dukungan kepada PMI yang berjuang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka.
“Perlindungan pekerja migran bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan BUMN, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Kami ingin bekerja bersama-sama untuk memastikan bahwa PMI mendapat perlindungan yang layak,” kata Erick.
Pertemuan antara Erick Thohir dan Abdul Kadir Karding ini menandai dimulainya kolaborasi yang semakin erat antara BUMN dan Kementerian PPMI untuk memastikan bahwa pekerja migran Indonesia mendapatkan perlindungan yang maksimal. Program-program yang dihasilkan diharapkan dapat membawa dampak positif bagi PMI, serta menciptakan peluang yang lebih baik bagi kesejahteraan mereka dan keluarganya di masa depan.
Sumber: ANTARA
Editor: Sarina