KabarJawa.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menggambarkan strategi pencegahan banjir yang disesuaikan dengan tingkat kerawanan di setiap wilayah.
Apel uji lapang ini menandai penutupan serangkaian acara yang disebut renkon atau rencana kontijensi, ungkap Kepala BPBD Kota Semarang, Endro P Martanto, dalam simulasi penanganan banjir di Semarang, Jawa Tengah, pada hari Senin.
Renkon merupakan kesepakatan kolektif dalam menghadapi bencana, dengan melibatkan semua pihak terkait.
Edisi Renkon kali ini adalah 5.0, yang berlaku untuk lima tahun ke depan. Melibatkan semua pemangku kepentingan terkait bencana. Ada keterlibatan banyak unsur, termasuk pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat.
Tak kalah pentingnya, tambahnya, adalah peran pihak ketiga, seperti pengusaha, badan usaha, dan akademisi.
DIkutip dari jateng.antaranews.com, Dalam renkon ini, BPBD memiliki gambaran atau peta wilayah rawan banjir di Kota Semarang, sehingga perwakilan dari enam kecamatan diundang.
Perwakilan dari Kecamatan Semarang Timur, Semarang Utara, Gayamsari, Pedurungan, Genuk, dan Semarang Barat hadir. Meskipun sebagian kecil daerah rawan banjir berada di kawasan Semarang Indah.
Menurutnya, setiap perwakilan kecamatan harus menyajikan konsep mengenai strategi dan tindakan yang akan diambil saat banjir melanda.
Akan bertindak bagaimana dan rencananya apa saat banjir terjadi. Setelah disetujui, naskah tersebut akan menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan di Kota Semarang saat menghadapi banjir.
Dia mengakui, penyusunan renkon membutuhkan waktu dan proses yang dimulai dari pengalaman bencana, seperti saat banjir beberapa waktu lalu melanda Trimulyo, Kecamatan Genuk.
Menghadapi situasi darurat semacam itu akan lebih efektif di masa depan. Pemerintah, BPBD, Dinkes, Disperkim, tentu saja, sudah memiliki langkah-langkah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka.
Hal yang sama berlaku untuk masyarakat, termasuk relawan, yang akan langsung mengetahui tindakan yang harus diambil, termasuk pengadaan logistik, sehingga respons saat bencana terjadi lebih terencana dan terarah.
