News  

Beberapa Organisasi Kesehatan di Sukoharjo Menolak RUU Kesehatan Omnibus Law

KabarJawa.com —- Lima Organisasi Profesi  Kesehatan dan Medis di Sukoharjo, Jawa Tengah menyatakan penolakan pada RUU Kesehatan Omnibus Law. Kelima organisasi ini adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI),  Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Sukoharjo. 

RUU Kesehatan Omnibus Law ini akan mengancam atau mencabut beberapa UU Profesi yang selama ini ada. Di antaranya UU tentang Praktik Kedokteran, UU tentang Tenaga Kesehatan, UU tentang Keperawatan, UU tentang Kebidanan, serta RUU tentang Kefarmasian. Sementara beberapa organisasi profesi ini memandang perbaikan sistem kesehatan nasional tetap perlu dilakukan dengan memperhatikan keberadaan profesi medis yang dilindungi UU. 
 
“Kami mendukung upaya pemerintah dalam perbaikan Sistem Kesehatan Nasional. Urgensi perbaikan Sistem Kesehatan Nasional saat ini lebih pada perbaikan sistem kesehatan yang komprehensif mulai dari pendidikan hingga pelayanan, pengentasan penyakit, peningkatan anggaran, pemerataan/distribusi tenaga medis dan kesehatan, pembiayaan dan penjaminan kesehatan dan jaminan perlindungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan. Bukan dengan menghilangkan dan memarginalisasi tugas pokok dan fungsi organisasi profesi,” kata Dr. Arif Budi Satria, SpB, MKes, Ketua IDI Cabang Sukoharjo.
 
“Dalam menjamin praktik dari tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, harus dipastikan kompetensi dan kewenangannya agar keselamatan pasien dapat tetap dijaga. Keberadaan organisasi profesi beserta seluruh perangkatnya yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kompetensi profesi kesehatan, seharusnya tetap dilibatkan oleh pemerintah dalam merekomendasikan praktik keprofesian di suatu wilayah, serta tata kelola pemberian rekomendasi ijin praktek yang baik,” tambah Drg. Ali Imron, SpKG, Ketua PDGI Cabang Sukoharjo.

Dalam rapat koordinasi 5 Organisasi Profesi (OP) Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo, Senin (7/11/2022), sepakat untuk mendukung perbaikan Sistem Kesehatan Nasional namun tetap menolak penghapusan UU Profesi yang ada dalam RUU Kesehatan berbentuk Omnibus Law. Kelima Organisasi Profesi Kesehatan dan Medis tersebut menyatakan bahwa di daerah tidak ada masalah mengenai kewenangan organisasi profesi, Pemerintah Daerah justru terbantu oleh Organisasi Profesi Medis dan Tenaga Kesehatan lainnya dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. 
 
“Situasi pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran dan peringatan kepada semua pihak bahwa permasalahan kesehatan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, kolaborasi dan sinergisitas semua pemangku kesehatan harus dikedepankan untuk memperbaiki sistem kesehatan saat ini dan di masa depan. Kebijakan kesehatan harus mengedepankan jaminan hak kesehatan terhadap masyarakat,” kata Ketua PPNI Cabang Sukoharjo, Agus Setyawan, SKp.