CILACAP – Sebanyak 18.567 keluarga yang tersebar di 39 desa dari empat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah menerima bantuan pangan. Bantuan yang berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu disalurkan sebagai bentuk intervensi pengendalian kerawanan pangan dan gizi.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, bantuan tersebut sebagai upaya bersama untuk menuntaskan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan stunting di wilayahnya.
“Ini merupakan bentuk kolaborasi dalam menangani problem kemiskinan ekstrem dan stunting di Jawa Tengah,” kata Sumarno saat peluncuran bantuan pangan intervensi kerawanan pangan dan gizi di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti, Kabupaten Cilacap, Rabu, 12 Juni 2024.
Adapun rinciannya, bantuan itu meliputi 6.798 paket untuk warga Cilacap, 4.596 paket di Kabupaten Kebumen, 3.552 paket di Kabupaten Purworejo, dan 3.621 paket di Kabupaten Banjarnegara. Paket bantuan itu berisi kornet sapi, sarden ikan, garam yodium, minyak goreng, bihun jagung dan kacang hijau.
Adapun sasaran penerima bantuan adalah Keluarga Rawan Pangan (KRP) pada kelompok pengeluaran 10% terbawah (desil 1), yang merupakan sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting tidak bisa berdiri sendiri, harus bekerja sama dengan berbagai pihak,” ujar Sumarno.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menjelaskan, di Indonesia masih terdapat sekitar 68 daerah rawan dan rentan pangan. Daerah tersebut tersebar di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3T-P) serta beberapa wilayah kepulauan. Selain itu, masih terdapat 8,53 persen masyarakat masih kurang gizi.
“Intervensi pengendalian kerawanan pangan ini dilakukan serentak di 8 provinsi, 20 kabupaten/kota, 233 desa,” kata dia.
Arief menjelaskan, pemerintah memiliki beberapa program bantuan pangan. Hal itu di antaranya bantuan pangan bentuk beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bantuan untuk stunting sebanyak 1,4 juta penerima bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan, dan bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP).
“Data untuk bantuan intervensi ini dari data percepatan kemiskinan ekstrem. Dulu ada 74 wilayah sekarang tinggal 68 wilayah,” katanya. (*)