Beberapa Pejabat ‘’Titip’’ Anaknya di PPDB SD Kota Semarang

Spanduk informasi tentang penerimaan peserta didik baru terpasang di pintu gerbang SD Tambangan, Kecamatan Mijen, Semarang.

SEMARANG – Ada beberapa pejabat dari berbagai instansi yang berusaha menitipkan anaknya agar bisa masuk di sekolah yang diinginkan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD di Kota Semarang. Selain itu, ada juga anggota Dewan, aparat penegak hukum (APH), dan wartawan.

Sekretaris PPDB Disdik Kota Semarang, Fajriah mengungkapkan, pihaknya tidak menghitung berapa jumlah orang yang mau menitipkan anaknya tersebut. Sebab, setiap ada yang datang dan mau titip langsung ditolak. Bahkan, data (berkas) yang mereka bawa pun tidak diterima.

“Sampai detik ini, panitia tingkat kota tidak ada yang menerima satu pun terkait dengan titipan. Walaupun banyak sekali yang mau menitip, tetapi tidak ada satu pun yang kami terima,’’ tandas Fajriah kepada kabarjawa.com melalui sambungan telepon, Jumat malam, 21 Juni 2024.

Dia mengungkapkan, tidak ada yang berhasil menitipkan anaknya untuk dimasukkan ke sekolah yang diinginkan mereka. Adapun yang berusaha menitipkan anaknya itu dari lapisan terbawah sampai teratas, termasuk aparat penegak hukum.

“Yang namanya aparat penegak hukum ada agar setiap kegiatan itu berjalan sesuai regulasi yang ada. Bukan malah menjerumuskan, bukan malah melanggar hukum.  Apalagi menyuruh orang untuk melanggar hukum. Justru seharusnya APH itu memberikan contoh yang baik dan benar,’’ terangnya.

Jika ada pejabat yang hendak titip, dia lalu menunjukkan surat edaran dari KPK yang isinya menekankan agar semua masyarakat mengikuti regulasi PPDB 2024 sesuai aturan dan tidak melakukan praktik titip-menitip, pungutan liar hingga gratifikasi. ‘’Saya katakan, njenengan dengan titip-titip itu menjerumuskan kami ke KPK,’’ tandasnya.

Dia memastikan, semua lapisan masyarakat itu diperlakukan sama, tidak ada diskriminasi. Begitu juga untuk layanan di posko, tetap harus sesuai dengan nomor urut antrian. Tidak ada jalur patas. ‘’Kami harus melayani masyarakat, semua sama. Tidak ada pembeda,’’ katanya.

Dia menduga dalam penerimaan siswa SMP nanti juga akan ada yang berusaha titip-menitip. Namun dia memastikan kebijakannya tetap sama. ‘’Kami berharap media massa menjadi mitra kami untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak titip-titip begitu. Sebab, dengan cara titip itu dia akan merampas hak orang yang semestinya masuk di sekolah tersebut,’’ tandasnya. (*)